Ini menggunakan batasnya TN Tesso Nilo. Lebih baik petakan secara terpisah/buat baru.

why is this sunset point in the middle of the sea?

Jangan menambahkan nama kepemilikan di OpenStreetMap

Terima kasih atas kontribusinya di Gunung Padang. Namun, ada baiknya jika detail hasil ekskavasi seperti ini dikelola dalam Web GIS tersendiri. Mengingat temuan batu memiliki variasi ukuran yang sangat detail (dari seukuran telapak tangan hingga kaki), penggunaan tag di peta OpenStreetMap perlu didiskusikan kembali. Objek mikro seperti ini kurang cocok menggunakan tag peta standar yang biasanya diperuntukkan bagi skala meso. Idealnya, data sedetail ini memang membutuhkan platform spasial khusus.

Sudah ada Jalan Jaten di sana. Tinggal menambahkan namanya saja sebenarnya.

what routing or app are you using?

Kau yakin keduanya itu RTH?

Openstreetmap bukan lah media untuk berpolitik dan forum jual-beli

FYI, terdapat tag ford ketika jalan bertemu fitur air di Palangka Raya. Mungkin tertarik untuk memperbaiki juga https://maproulette.org/browse/challenges/54197

OpenStreetMap bukanlah tempat untuk bercanda.

Jangan memasukkan informasi kepemilikan

OpenStreetMap bukan tempat untuk bercanda. Petakan objek dengan yang ada di lapangan, bukan kejadian.

Dear DWG team, as you may notice, I have responded to all your comments. As this dialogue demonstrates, these issues are easily resolved through discussion. I firmly believe communication should come first, rather than blocking first and commenting later; consistent with the OSMF Ban Policy (https://osmfoundation.org/wiki/Ban_Policy), which emphasizes that blocks should be a last resort after communication fails. I have shared further thoughts on this procedure here: https://community.openstreetmap.org/t/critique-on-data-working-group-communication-procedures/143687

Tiap changeset punya judul "Hmr." Apa artinya?

dipulihkan dalam changeset/182542006

tambahkan tag source=

masih ada tag yang tidak diperlukan

Hi, I've reverted this in changeset/182541351

The postal code data is actually pulled from official government decrees, specifically Kepmendagri No. 100.1.1-6117 of 2022 and Permendagri No. 58 of 2021. Because these are formal regulations, they fall directly into the public domain under Indonesian Copyright Law (UU No. 28/2014), Article 42, which explicitly states that there is no copyright on official government products or laws (Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa: peraturan perundang-undangan;).

Hi Andy, thank you for the feedback. I have provided detailed explanations in all the specific changeset comments you pointed out. I appreciate the link to the OSM Forum, and I’d also like to mention that we are very active in the Indonesian Telegram group (https://t.me/osmindonesia).

Regarding the complaints, I am more than happy to engage with other users in the changeset comments to clarify my edits. However, I feel that a 0-hour block (as a warning mark) might be a bit premature given my willingness to communicate. I'm committed to slowing down and providing better documentation moving forward.

Cheers!